Asia Hadapi Peluang Emas

Asia Hadapi Peluang Emas

Selasa, 19 Januari 2010 - 07:45 wib
TAIPEI - Institusi keuangan di Asia menghadapi peluang emas setelah pelemahan global membuat negara-negara Barat terguncang. Potensi ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik.

Wakil Komisaris Government of Singapore Investment Corporation (GIC) Tony Tan menyatakan, perusahaan-perusahaan di Asia memiliki kondisi yang lebih baik dibandingkan kompetitornya di negara-negara Barat. Perusahaan Asia akan menjadi aktor utama ekspansi di beberapa tahun mendatang. "Sistem perbankan Barat yang sudah global menghadapi guncangan modal dan regulasi sehingga membutuhkan tambahan modal besar untuk mengantisipasi pertumbuhan keuangan Asia yang terus tumbuh. Ini menjadikan institusi keuangan dan pasar di Asia memiliki keunggulan dalam beberapa tahun ke depan,” ujar dia kemarin.

Saat ini GIC perusahaan merupakan pengelola kekayaan negara (sovereign wealth fund) terbesar keempat di dunia. Total portofolio BUMN Singapura ini melebihi USD100 miliar. Tan mengungkapkan, keunggulan perbankan Asia naik dibandingkan negara Barat seiring meluasnya krisis keuangan global. Krisis ini telah memicu perbankan Barat mengalami guncangan modal dan likuiditas. Perbankan Barat juga merasakan lonjakan aset bermasalah akibat kenaikan kredit bermasalah. Akibatnya, kesehatan modal, likuiditas, dan aset bermasalah di perbankan Asia auh lebih baik dibandingkan kompetitornya di Barat.

"Tapi,bank dan pasar modal di Asia harus secara cepat mengembangkan diri dan memanfaatkan situasi ini. Regulator dan otoritas sektor keuangan di Asia harus meningkatkan kerja sama dengan institusi keuangan secara lebih kuat agar pasar keuangan regional dan pasar modal dapat berkembang lebih maju,”harap Tan. "Bank Asia mendapat manfaat dari memasuki krisis dengan tingkat yang relatif sehat modal, likuiditas, dan aset non-performing,tapi sekarang mereka harus bertindak cepat,”kata Tan. "Regulatory dan otoritas pembangunan di sektor keuangan di Asia perlu bekerja sama seperti belum pernah terjadi sebelumnya dengan satu sama lain dan lembaga keuangan untuk mengembangkan keuangan daerah dan pasar modal.”

Ancaman Double-Dip Recession

Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan negaranegara di Asia atas ancaman resesi kedua (double-dip recession) jika tergesa-gesa mengakhiri kebijakan stimulus ekonomi. Double-dip recession adalah perekonomian kembali ke resesi setelah mengalami pertumbuhan sejenak.

"Jika Anda terlalu cepat mengakhiri (kebijakan stimulus), ada menghadapi risiko kembali ke masa resesi.Anda tidak pernah tahu, itu mungkin terjadi,”ungkap Direktur Pelaksana IMF Dominique Strauss- Kahn di Jepang kemarin. Masalahnya, kata Strauss-Kahn, pemerintah-pemerintah di dunia sudah kelelahan mengerahkan semua potensi dan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan. Namun, pelemahan ekonomi baru akan terjadi jika mereka terlalu cepat mengakhiri kebijakan stimulus. "Saya juga tidak tahu apa lagi yang bisa kita lakukan,” ucap dia. Dia mengakui bahwa tandatanda rebound ekonomi global sudah ada. Namun, banyak pemain global yang berpendapat terlalu dini mengakhiri stimulus.

Menurut Strauss-Kahn, kondisi perusahaan dan pengangguran merupakan indikator terbaik untuk memutuskan kapan waktu mengakhiri kebijakan stimulus. Hingga saat ini kedua hal ini masih suram. "Permintaan swasta yang bergantung pada belanja pemerintah bukan jalur yang berkesinambungan. Dan ada risiko peningkatan pengangguran di masa mendatang,” kata dia. Strauss-Kahn menilai, pengambil kebijakan di Asia harus mulai merencanakan desain strategi keluar dari krisis.Ini akan menjadi acuan perekonomian negara untuk menghadapi krisis hingga keluar dari krisis. Soal kekhawatiran pengetatan moneter China, Strauss-Kahn tidak memberikan keterangan yang jelas."Pasti, kita membutuhkan pertumbuhan tinggi di China,” papar dia.

Strauss-Kahn menambahkan, bank sentral yang menjaga pasar terlalu lama bisa mengundang masalah lain seperti penggelembungan aset. IMF juga meminta pemerintah untuk menjaga anggaran belanja yang agresif dan melakukan pembiayaan dengan obligasi pemerintah.
(Achmad Senoadi/Koran SI/css)
Okezone.com